Penanganan Terorisme Perlu Libatkan Pendekatan non-Hukum

Seminar-UU-TerorismeBerbicara dalam forum Seminar Nasional Kajian Hukum Terhadap Revisi UU No 15 Tahun 20013 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Hall Asri Medical Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (AMC UMY), Sabtu (6/8), aktivis HAM mengingatkan bahwa kebijakan penanganan terorisme perlu melibatkan beragam pendekatan.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan perlunya beragam pendekatan non-hukum untuk menangani terorisme secara holistic. “Dibutuhkan pendekatan non-hukum yang sifatnya prefentif: pendidikan, ekonomi, cultural, semisal dialog antar umat beragama, dan lain-lain,” ungkapnya.

Termasuk dalam hal ini keterlibatan organisasi kemasyarakatan, semisal Muhammadiyah dan NU yang bekerja secara kultural. Karena terorisme adalah musuh bersama dan perlu untuk ditanggulangi bersama. Termasuk kerjasama regional dan internasional.

“Dalam mencegah terorisme tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga membutuhkan peran keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat,”  ujar Al Araf yang menjadi salah satu pembicara selain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, akademisi Eddy Hiariej dan Trisno Raharjo, Anggota Panja RUU Terorisme DPR RI Asrul Sani, Direktur Harmonisasi Ditjen PP Kemenkum dan HAM Karjono.

IMG_8406Al Araf juga mengatakan bahwa pendekatan penanganan terorisme harus tetap dalam koridor penegakan hukum.  Menurut Al Araf, hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kewenangan negara. “Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Al Araf menentang rencana untuk menambah atau memperluas tugas pokok dan fungsi TNI dalam Revisi Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI baru bisa dilakukan ketika tindakan terorisme yang dilakukan telah mengancam kedaulatan negara, dengan syarat semua institusi sudah tidak mampu melakukannya dan melalui instruksi Presiden. “Militer sebagai pilihat terakhir ketika semua institusi sudah tidak bisa melakukan,” katanya.

Alasan lainnya, kata Al Araf adalah besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penangkapan sewenang-wenang, kalau militer turun tangan dalam tindak pidana terorisme yang menjadi wilayah tugas dan wewenang Polisi. Bahkan jika terjadi pelanggaran HAM, maka akuntabilitasnya sangat sulit dijangkau, karena berada di pengadilan militer. Berbeda dengan criminal justice system, prinsip militer adalah kill or be killed. [suaramuhammadiyah]

Related Posts
Muhammadiyah Kota Bogor Sesalkan Pernyataan Menag Terkait Radikalisme
Menteri Agama Fachrul Razi harusnya tidak boleh menyasar radikalisme hanya agama Islam tetapi agama lain juga berpotensi melakukan kekerasan. “Harusnya bukan hanya masjid pernyataan Pak Menteri Agama terkait ancaman radikalisme. Semua ...
READ MORE
Pelajaran Sekolah Berkonten Iklan Pornografi, Wakil Ketua PDM Kota Bogor: Pihak Berwenang Harus Menelusuri
BOGOR, Media-Alfurqan.com -Pihak berwenang harus menyelidiki konten iklan pornografi dalam situs belajar daring yang disisipkan di antara soal dan jawaban. "Pihak yang berwenang harus segera menelusuri konten iklan pornografi dalam situs ...
READ MORE
Kemegahan Design Arena Edutorium yang Futuristik, Siap Sukseskan Perhelatan Muktamar ke-48
Peninjauan pembangunan edutorium yang berada di Karangasem, Kecamatan Laweyan, di Pusat kota Surakarta (13/01), tampilan Gedung Edutorium UMS sangat yang futuristik memang luarbiasa, gedung pertemuan ini memiliki kapasitas daya tampung ...
READ MORE
Puluhan SD di Kabupaten Bogor tanpa Guru Agama
BOGOR – Puluhan sekolah dasar yang ada di Kecamatan Rumpin, ternyata tidak memiliki guru khusus di bidang agama. Padahal pendidikan agama sangat diperlukan sejak siswa duduk di bangku sekolah. Tidak adanya ...
READ MORE
Ini Empat Langkah Memperkuat Ukhuwah Umat Islam Versi Yunahar Ilyas
Perbedaan-perbedaan di antara organisasi Islam di Indonesia bukan menjadi hambatan untuk bersatu dalam menyelesaikan tugas berdakwahnya. Karena, menurut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Yunahar Ilyas, perbedaan di antara organisasi ...
READ MORE
Tuding Din Syamsuddin Radikal, Pemuda Muhammadiyah Ancam Laporkan GA ITB ke Polisi
Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) akan dilaporkan ke polisi atas tudingan radikal kepada mantan Ketua Umum Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin. "Kami akan memberikan kesempatan kepada GAR ITB minta maaf ...
READ MORE
Sejarah Pergerakan Indonesia Tidak Lepas dari Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia
YOGYAKARTA – Usia Indonesia pada 17 Agustus tahun ini telah mencapai 71 tahun. Di era Indonesia yang sekarang ini masih banyak pekerjaan rumah yang perlu di garap matang agar terciptanya ...
READ MORE
Muhammadiyah Kota Bogor Kecam Keras Pesta Gay
media-alfurqan.com - Pesta gay di apartemen Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan yang digerebek aparat kepolisian beberapa waktu menunjukkan perbuatan keji, melanggar aturan hukum dan dilarang semua agama. Demikian dikatakan anggota Majelis Tarjih ...
READ MORE
Ketua PP Muhammadiyah : Keadilan Merupakan Pondasi dari Kerukunan Antar Umat Beragama
YOGYAKARTA - Secara normatif semua agama yang diakui hak hidupnya di Indonesia menuntut terciptanya kerukunan hidup antarumat beragama. Kerukunan tersebut dapat dicerminkan dalam suasana damai, tertib, saling memahami dan menghargai. Dalam ...
READ MORE
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
media-alfurqan.com Merdeka No. 118  - Tempat pemakaman maupun pengurusan jenazah menjadi persoalan di Kota Bogor, Jawa Barat. Ada beberapa pihak ahli waris merasa terkendala biaya dalam pemakaman jenazah. Dalam mengatasi persoalan ...
READ MORE
Muhammadiyah Kota Bogor Sesalkan Pernyataan Menag Terkait Radikalisme
Pelajaran Sekolah Berkonten Iklan Pornografi, Wakil Ketua PDM
Kemegahan Design Arena Edutorium yang Futuristik, Siap Sukseskan
Puluhan SD di Kabupaten Bogor tanpa Guru Agama
Ini Empat Langkah Memperkuat Ukhuwah Umat Islam Versi
Tuding Din Syamsuddin Radikal, Pemuda Muhammadiyah Ancam Laporkan
Sejarah Pergerakan Indonesia Tidak Lepas dari Sejarah Pergerakan
Muhammadiyah Kota Bogor Kecam Keras Pesta Gay
Ketua PP Muhammadiyah : Keadilan Merupakan Pondasi dari
Muhammadiyah Kota Bogor Siapkan Tempat Pemakaman dan Pengurusan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *