Penanganan Terorisme Perlu Libatkan Pendekatan non-Hukum

Seminar-UU-TerorismeBerbicara dalam forum Seminar Nasional Kajian Hukum Terhadap Revisi UU No 15 Tahun 20013 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Hall Asri Medical Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (AMC UMY), Sabtu (6/8), aktivis HAM mengingatkan bahwa kebijakan penanganan terorisme perlu melibatkan beragam pendekatan.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan perlunya beragam pendekatan non-hukum untuk menangani terorisme secara holistic. “Dibutuhkan pendekatan non-hukum yang sifatnya prefentif: pendidikan, ekonomi, cultural, semisal dialog antar umat beragama, dan lain-lain,” ungkapnya.

Termasuk dalam hal ini keterlibatan organisasi kemasyarakatan, semisal Muhammadiyah dan NU yang bekerja secara kultural. Karena terorisme adalah musuh bersama dan perlu untuk ditanggulangi bersama. Termasuk kerjasama regional dan internasional.

“Dalam mencegah terorisme tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga membutuhkan peran keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat,”  ujar Al Araf yang menjadi salah satu pembicara selain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, akademisi Eddy Hiariej dan Trisno Raharjo, Anggota Panja RUU Terorisme DPR RI Asrul Sani, Direktur Harmonisasi Ditjen PP Kemenkum dan HAM Karjono.

IMG_8406Al Araf juga mengatakan bahwa pendekatan penanganan terorisme harus tetap dalam koridor penegakan hukum.  Menurut Al Araf, hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kewenangan negara. “Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Al Araf menentang rencana untuk menambah atau memperluas tugas pokok dan fungsi TNI dalam Revisi Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI baru bisa dilakukan ketika tindakan terorisme yang dilakukan telah mengancam kedaulatan negara, dengan syarat semua institusi sudah tidak mampu melakukannya dan melalui instruksi Presiden. “Militer sebagai pilihat terakhir ketika semua institusi sudah tidak bisa melakukan,” katanya.

Alasan lainnya, kata Al Araf adalah besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penangkapan sewenang-wenang, kalau militer turun tangan dalam tindak pidana terorisme yang menjadi wilayah tugas dan wewenang Polisi. Bahkan jika terjadi pelanggaran HAM, maka akuntabilitasnya sangat sulit dijangkau, karena berada di pengadilan militer. Berbeda dengan criminal justice system, prinsip militer adalah kill or be killed. [suaramuhammadiyah]

Related Posts
Al Qur’an Berikan Koridor yang Tepat Bagi Perkembangan Ilmu Sains
BANTUL - Al Qur’an menuntun kita untuk mengksplor alam semesta ini. Di dalam Al Qur’an terdapat Ayat-ayat Qauniyah yang menjelaskan fenomena alam semesta. Setidaknya ada 750 ayat yang secara tegas menguraikan hal-hal ...
READ MORE
Ini Isu Strategis yang Akan Dibahas di Muktamar NA
JAKARTA -- Nasyiatul Aisyiyah (NA) sebagai organisasi perempuan muda Muhammadiyah terus memainkan perannya dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Hal ini tertuang dalam berbagai isu-isu stategis mengenai pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan ...
READ MORE
Difitnah Oleh Citizen, Muhammadiyah Gelar Konferensi Press
Bogor – Apa yang telah dialami oleh Semuel Aitonam, Warga Bubulak, Bogor Barat ini, sepertinya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ditengah – tengah ramainya isu SARA yang terjadi saat ...
READ MORE
Indonesia Miliki 10 Kelebihan yang Tidak Dimiliki oleh Bangsa Lain
PALU – Generasi bangsa Indonesia harus berani mengatakan bahwa ‘Saya Indonesia’. Penegasan itu disampaikan Perwira Pelaksana TNI Angkatan Laut Pangkalan Palu, Letkol Laut (P) G. Sapto Sambodo, saat menjadi pembicara utama ...
READ MORE
Muhammadiyah Miliki Tanggungjawab dalam Mensosialisasikan Persatuan Kalender Internasional
YOGYAKARTA — Berbekal sumber daya intelektual, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih mempunyai tugas untuk mengemban amanah dalam mensosialisasikan penyatuan kalender internasional dan melakukan pembaharuan pemikiran Islam melalui epistimologi yang dimilikinya. Sosialisasi kedua topik ...
READ MORE
Ketua Umum MUI Pusat KH Makruf Amin menyampaikan pidato sambutan pada Tasyakur Milad MUI ke-41 di Jakarta, Kamis malam (04/08)
Dalam usianya yang ke-41 Majelis Ulama Indonesia telah banyak melakukan program dan kegiatan yang bersifat perkhidmatan kepada umat Islam dan kemitraan dengan pemerintah atau lembaga terkait lainnya. Dua contoh di ...
READ MORE
Ketua PP Muhammadiyah : Keadilan Merupakan Pondasi dari Kerukunan Antar Umat Beragama
YOGYAKARTA - Secara normatif semua agama yang diakui hak hidupnya di Indonesia menuntut terciptanya kerukunan hidup antarumat beragama. Kerukunan tersebut dapat dicerminkan dalam suasana damai, tertib, saling memahami dan menghargai. Dalam ...
READ MORE
Luncurkan IDF, MUI Kumpulkan Infak Satu Miliar
Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat gebrakan baru. Meluncurkan sebuah lembaga yang akan menghimpun dan mendistribusikan dana umat Islam seperti zakat, infak dan shadaqah bernama Islamic Development Fund (IDF) bertepatan dengan ...
READ MORE
Indonesia Diprediksi Jadi Kiblat Umat Islam
JAKARTA -- Peran umat Islam dalam tegaknya Negara Republik Indonesia ini dinilai tidaklah sedikit. Tak terkecuali peran dari tokoh-tokoh muslim seperti kiyai, ulama maupun intelektual muslim. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) ...
READ MORE
Ngaji Kebangsaan, Haedar: Anak Muda Harus Berkarya dan Melakukan Pencerahan
SUKOHARJO – Dalam Kunjungannya ke Kota Sukoharjo, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir selain meresmikan pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo, juga mengunjugi SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dan Bersilaturahim dengan ...
READ MORE
Al Qur’an Berikan Koridor yang Tepat Bagi Perkembangan
Ini Isu Strategis yang Akan Dibahas di Muktamar
Difitnah Oleh Citizen, Muhammadiyah Gelar Konferensi Press
Indonesia Miliki 10 Kelebihan yang Tidak Dimiliki oleh
Muhammadiyah Miliki Tanggungjawab dalam Mensosialisasikan Persatuan Kalender Internasional
MUI, Pelopor Ekonomi Syariah dan Gerakan Halal
Ketua PP Muhammadiyah : Keadilan Merupakan Pondasi dari
Luncurkan IDF, MUI Kumpulkan Infak Satu Miliar
Indonesia Diprediksi Jadi Kiblat Umat Islam
Ngaji Kebangsaan, Haedar: Anak Muda Harus Berkarya dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *