Penanganan Terorisme Perlu Libatkan Pendekatan non-Hukum

Seminar-UU-TerorismeBerbicara dalam forum Seminar Nasional Kajian Hukum Terhadap Revisi UU No 15 Tahun 20013 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Hall Asri Medical Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (AMC UMY), Sabtu (6/8), aktivis HAM mengingatkan bahwa kebijakan penanganan terorisme perlu melibatkan beragam pendekatan.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan perlunya beragam pendekatan non-hukum untuk menangani terorisme secara holistic. “Dibutuhkan pendekatan non-hukum yang sifatnya prefentif: pendidikan, ekonomi, cultural, semisal dialog antar umat beragama, dan lain-lain,” ungkapnya.

Termasuk dalam hal ini keterlibatan organisasi kemasyarakatan, semisal Muhammadiyah dan NU yang bekerja secara kultural. Karena terorisme adalah musuh bersama dan perlu untuk ditanggulangi bersama. Termasuk kerjasama regional dan internasional.

“Dalam mencegah terorisme tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga membutuhkan peran keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat,”  ujar Al Araf yang menjadi salah satu pembicara selain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, akademisi Eddy Hiariej dan Trisno Raharjo, Anggota Panja RUU Terorisme DPR RI Asrul Sani, Direktur Harmonisasi Ditjen PP Kemenkum dan HAM Karjono.

IMG_8406Al Araf juga mengatakan bahwa pendekatan penanganan terorisme harus tetap dalam koridor penegakan hukum.  Menurut Al Araf, hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kewenangan negara. “Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Al Araf menentang rencana untuk menambah atau memperluas tugas pokok dan fungsi TNI dalam Revisi Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI baru bisa dilakukan ketika tindakan terorisme yang dilakukan telah mengancam kedaulatan negara, dengan syarat semua institusi sudah tidak mampu melakukannya dan melalui instruksi Presiden. “Militer sebagai pilihat terakhir ketika semua institusi sudah tidak bisa melakukan,” katanya.

Alasan lainnya, kata Al Araf adalah besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penangkapan sewenang-wenang, kalau militer turun tangan dalam tindak pidana terorisme yang menjadi wilayah tugas dan wewenang Polisi. Bahkan jika terjadi pelanggaran HAM, maka akuntabilitasnya sangat sulit dijangkau, karena berada di pengadilan militer. Berbeda dengan criminal justice system, prinsip militer adalah kill or be killed. [suaramuhammadiyah]

Related Posts
Direktur NU Care-Lazisnu Ingin Muhammadiyah dan NU Sering Bersinergi
JAKARTA – Direktur NU Care-Lazisnu, Syamsul Huda mengatakan, kolaborasi program qurban yang dilaksanakan oleh Lazismu dan Lazisnu merupakan peristiwa yang langka. Sebab, kata dia, langkah ini akan mendorong Muhammadiyah dan ...
READ MORE
Buka Saum Bersama PD Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor
Kamis, 15 Juni 2017 - PD Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor gelar acara buka saum bersama. Semula acara akan diadakan di gedung dakwah PDM Kota Bogor, namun acara dipindahkan ke Panti ...
READ MORE
LAZISMU KOTA BOGOR RUTINKAN BERBAGI
Jum'at, 19 Mei 2017 Lazismu Kota Bogor kembali berbagi kepada masyarakat yang dirasa kurang mampu. Kegiatan berbagi dalam bentuk makan dan minuman ini sudah dimulai sejak Jum'at, 5 Mei lalu. ...
READ MORE
Indonesia Diprediksi Jadi Kiblat Umat Islam
JAKARTA -- Peran umat Islam dalam tegaknya Negara Republik Indonesia ini dinilai tidaklah sedikit. Tak terkecuali peran dari tokoh-tokoh muslim seperti kiyai, ulama maupun intelektual muslim. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) ...
READ MORE
Puluhan SD di Kabupaten Bogor tanpa Guru Agama
BOGOR – Puluhan sekolah dasar yang ada di Kecamatan Rumpin, ternyata tidak memiliki guru khusus di bidang agama. Padahal pendidikan agama sangat diperlukan sejak siswa duduk di bangku sekolah. Tidak adanya ...
READ MORE
Siti Noordjannah: Milad Aisyiyah Mengusung Misi Perlindungan Anak dan Penguatan Keluarga
BANTUL - Masalah utama yang dialami perempuan dan anak-anak tidak lepas dari lingkungan keluarga. Kekerasan yang timbul pada anak sering diakibatkan karena salah pola asuh oleh orang tuanya. Dengan demikian, ...
READ MORE
Luncurkan IDF, MUI Kumpulkan Infak Satu Miliar
Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat gebrakan baru. Meluncurkan sebuah lembaga yang akan menghimpun dan mendistribusikan dana umat Islam seperti zakat, infak dan shadaqah bernama Islamic Development Fund (IDF) bertepatan dengan ...
READ MORE
Ahok dan Pengacaranya Dinilai Lecehkan Ulama, IPNU Akan Buat Perhitungan
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU menuntut Ahok dan pengacaranya mohon maaf kepada Rais Am PBNU dan seluruh warga NU. “Ahok telah menghina panutan tertinggi kami dengan menuduh kiai tidak objektif dan ...
READ MORE
LAZISMU KOTA BOGOR ADAKAN PENGOBATAN GRATIS
Ahad, 26 Maret 2017, Lazismu Kota Bogor Adakan Pengobatan Gratis. Acara diadakan di kantor PD Muhammadiyah Kota Bogor (jl. merdeka no. 118) . Acara pengobatan gratis ini dimulai setelah pengajian rutin ...
READ MORE
Ketua PP Muhammadiyah: Keluarga Hebat Dapat Melahirkan Generasi Cerdas dan Sehat
BANTUL – Tokoh-tokoh hebat dapat dipastikan terlahir dari orang tua yang hebat pula. Hal ini tidak lepas dari didikan keluarga agar anaknya kelak menjadi orang yang cerdas dan berguna. “Keluarga yang ...
READ MORE
Direktur NU Care-Lazisnu Ingin Muhammadiyah dan NU Sering
Buka Saum Bersama PD Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor
LAZISMU KOTA BOGOR RUTINKAN BERBAGI
Indonesia Diprediksi Jadi Kiblat Umat Islam
Puluhan SD di Kabupaten Bogor tanpa Guru Agama
Siti Noordjannah: Milad Aisyiyah Mengusung Misi Perlindungan Anak
Luncurkan IDF, MUI Kumpulkan Infak Satu Miliar
Ahok dan Pengacaranya Dinilai Lecehkan Ulama, IPNU Akan
LAZISMU KOTA BOGOR ADAKAN PENGOBATAN GRATIS
Ketua PP Muhammadiyah: Keluarga Hebat Dapat Melahirkan Generasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *