Penanganan Terorisme Perlu Libatkan Pendekatan non-Hukum

Seminar-UU-TerorismeBerbicara dalam forum Seminar Nasional Kajian Hukum Terhadap Revisi UU No 15 Tahun 20013 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Hall Asri Medical Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (AMC UMY), Sabtu (6/8), aktivis HAM mengingatkan bahwa kebijakan penanganan terorisme perlu melibatkan beragam pendekatan.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan perlunya beragam pendekatan non-hukum untuk menangani terorisme secara holistic. “Dibutuhkan pendekatan non-hukum yang sifatnya prefentif: pendidikan, ekonomi, cultural, semisal dialog antar umat beragama, dan lain-lain,” ungkapnya.

Termasuk dalam hal ini keterlibatan organisasi kemasyarakatan, semisal Muhammadiyah dan NU yang bekerja secara kultural. Karena terorisme adalah musuh bersama dan perlu untuk ditanggulangi bersama. Termasuk kerjasama regional dan internasional.

“Dalam mencegah terorisme tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga membutuhkan peran keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat,”  ujar Al Araf yang menjadi salah satu pembicara selain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, akademisi Eddy Hiariej dan Trisno Raharjo, Anggota Panja RUU Terorisme DPR RI Asrul Sani, Direktur Harmonisasi Ditjen PP Kemenkum dan HAM Karjono.

IMG_8406Al Araf juga mengatakan bahwa pendekatan penanganan terorisme harus tetap dalam koridor penegakan hukum.  Menurut Al Araf, hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kewenangan negara. “Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Al Araf menentang rencana untuk menambah atau memperluas tugas pokok dan fungsi TNI dalam Revisi Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI baru bisa dilakukan ketika tindakan terorisme yang dilakukan telah mengancam kedaulatan negara, dengan syarat semua institusi sudah tidak mampu melakukannya dan melalui instruksi Presiden. “Militer sebagai pilihat terakhir ketika semua institusi sudah tidak bisa melakukan,” katanya.

Alasan lainnya, kata Al Araf adalah besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penangkapan sewenang-wenang, kalau militer turun tangan dalam tindak pidana terorisme yang menjadi wilayah tugas dan wewenang Polisi. Bahkan jika terjadi pelanggaran HAM, maka akuntabilitasnya sangat sulit dijangkau, karena berada di pengadilan militer. Berbeda dengan criminal justice system, prinsip militer adalah kill or be killed. [suaramuhammadiyah]

Related Posts
Ketua Umum MUI Pusat KH Makruf Amin menyampaikan pidato sambutan pada Tasyakur Milad MUI ke-41 di Jakarta, Kamis malam (04/08)
Dalam usianya yang ke-41 Majelis Ulama Indonesia telah banyak melakukan program dan kegiatan yang bersifat perkhidmatan kepada umat Islam dan kemitraan dengan pemerintah atau lembaga terkait lainnya. Dua contoh di ...
READ MORE
Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor Berikan Penyuluhan Mengenai Kenakalan Remaja
Rabu, 29/03/2017 - Kelompok program latihan profesi dan kuliah kerja mahasiswa (PLP-KKM) Terpadu STKIP Muhammadiyah Bogor menyelenggarakan penyuluhan tentang kenakalan remaja kepada siswa-siswi SMA Muhammadiyah Kota Bogor. Dalam acaranya, mereka bekerjasama ...
READ MORE
Ini Empat Langkah Memperkuat Ukhuwah Umat Islam Versi Yunahar Ilyas
Perbedaan-perbedaan di antara organisasi Islam di Indonesia bukan menjadi hambatan untuk bersatu dalam menyelesaikan tugas berdakwahnya. Karena, menurut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Yunahar Ilyas, perbedaan di antara organisasi ...
READ MORE
Mohamad Gofar dan Naufal Ramadian Optimis Majukan Muhammadiyah Kabupaten Bogor
BOGOR -- Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor telah menggelar Musyawarah Pimpinan Daerah (Musypimda) di Aula Dakwah Muhammadiyah, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Sabtu 3 September 2016. Dalam Musypimda ini, dilaksanakan sosialisasi Surat ...
READ MORE
Indonesia Diprediksi Jadi Kiblat Umat Islam
JAKARTA -- Peran umat Islam dalam tegaknya Negara Republik Indonesia ini dinilai tidaklah sedikit. Tak terkecuali peran dari tokoh-tokoh muslim seperti kiyai, ulama maupun intelektual muslim. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) ...
READ MORE
Puluhan SD di Kabupaten Bogor tanpa Guru Agama
BOGOR – Puluhan sekolah dasar yang ada di Kecamatan Rumpin, ternyata tidak memiliki guru khusus di bidang agama. Padahal pendidikan agama sangat diperlukan sejak siswa duduk di bangku sekolah. Tidak adanya ...
READ MORE
Ahok dan Pengacaranya Dinilai Lecehkan Ulama, IPNU Akan Buat Perhitungan
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU menuntut Ahok dan pengacaranya mohon maaf kepada Rais Am PBNU dan seluruh warga NU. “Ahok telah menghina panutan tertinggi kami dengan menuduh kiai tidak objektif dan ...
READ MORE
Sejarah Pergerakan Indonesia Tidak Lepas dari Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia
YOGYAKARTA – Usia Indonesia pada 17 Agustus tahun ini telah mencapai 71 tahun. Di era Indonesia yang sekarang ini masih banyak pekerjaan rumah yang perlu di garap matang agar terciptanya ...
READ MORE
Muhammadiyah Ikut Mencerdaskan Ekonomi Bangsa
MALANG – Muhammadiyah harus ikut mencerdaskan ekonomi bangsa, itu seruan dari Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan pada Tabligh Akbar Pimpinan Daerah Kota ...
READ MORE
Muhammadiyah Miliki Tanggungjawab dalam Mensosialisasikan Persatuan Kalender Internasional
YOGYAKARTA — Berbekal sumber daya intelektual, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih mempunyai tugas untuk mengemban amanah dalam mensosialisasikan penyatuan kalender internasional dan melakukan pembaharuan pemikiran Islam melalui epistimologi yang dimilikinya. Sosialisasi kedua topik ...
READ MORE
MUI, Pelopor Ekonomi Syariah dan Gerakan Halal
Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor Berikan Penyuluhan Mengenai Kenakalan
Ini Empat Langkah Memperkuat Ukhuwah Umat Islam Versi
Mohamad Gofar dan Naufal Ramadian Optimis Majukan Muhammadiyah
Indonesia Diprediksi Jadi Kiblat Umat Islam
Puluhan SD di Kabupaten Bogor tanpa Guru Agama
Ahok dan Pengacaranya Dinilai Lecehkan Ulama, IPNU Akan
Sejarah Pergerakan Indonesia Tidak Lepas dari Sejarah Pergerakan
Muhammadiyah Ikut Mencerdaskan Ekonomi Bangsa
Muhammadiyah Miliki Tanggungjawab dalam Mensosialisasikan Persatuan Kalender Internasional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *