Muhammadiyah Kota Bogor Adakan Halal Bihalal
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bogor mengadakan liqo syawal atau halal bihalal di Masjid Al Furqan, Jumat (13/5/2022).
Acara ini dihadiri Ketua MUI Kota Bogor KH Tb Muhiddin, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, berbagai pengurus ormas lslam Kota Bogor, perwakilan Polresta Kota Bogor, perwakilan Korem 061/Surya Kencana.
Rektor IPB University Arif Satria dan Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat Muhammadiyah H. R. Alpha Amirrachman sebagai penceramah dalam kegiatan ini.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor Madropi menceritakan sejarah diadakannya halal bihalal di Indonesia. “Setelah Kemerdekaan Bangsa Indonesia mengalami keretakan, Bung Karno meminta saran KH Wahab Chasbullah untuk memberikan saran dan pendapat guna mengatasi situasi politik tersebut,” ungkapnya
Pada saat itu, KH Wahab Abdullah memberikan saran pelaksanaan kegiatan halal bihalal. “Silaturahmi memperkuat ukhuwah Islamiyah,” paparnya.
Sedangkan Rektor IPB Arif Satria di awal ceramahnya mengaku terlibat dalam penyusunan konsep Islam Berkemajuan dalam Muhammadiyah.
“Saya turut terlibat memberikan masukan dalam penyusunan konsep Islam Berkemajuan, bersama Pak Din Syamsuddin, Pak Haedar Nashir, dan tokoh-tokoh PP Muhammadiyah lainnya,” jelasnya.
Arif yang juga Ketua Umum ICMI menambahkan konsep ormas yang digagas BJ Habibie itu dengan Islam Berkemajuan dan Berkeadilan. “Setiap ormas mempunyai peran masing-masing tidak bisa disamakan,” ungkap Arif.
Ia juga mengutarakan, pandemi Covid-19 mengubah kehidupan sosial, gaya hidup, kepedulian kesehatan meningkat, perlambatan ekonomi, dampak ke pendidikan hingga ekologi.
“Dampak pandemi ke ekologi nyata, aktivitas masyarakat menurun, aktivitas energi, industri menurun sehingga tingkat emisi CO2 menurun. Ini memberi dampak positif ke lingkungan hidup, beri efek positif terhadap beban konsumsi bahan bakar, tapi kebutuhan air meningkat, listrik meningkat. Artinya ada urgensi memperkuat sistem pangan dan kebutuhan mineral,” lanjutnya.
Arief mengatakan, Covid-19 membawa implikasi terhadap kondisi new normal di dunia Pendidikan. Perubahan iklim membuat dunia Pendidikan mesti mengajarkan tentang Literasi Hijau (Green Literacy), Gaya Hidup Hijau (Green Lifestyle) dan Inovasi Hijau.
Alpha Amirrachman mengatakan, kiprah Muhammadiyah berkontribusi dalam pendidikan telah dilakukan sebelum kemerdekaan Indonesia. “Muhammadiyah memberikan akses pendidikan terhadap pribumi di era penjajahan Belanda,” jelasnya.
Setelah Indonesia Merdeka, kata Alpha, negara mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap warganya.
Muhammadiyah bersama Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia, Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Tamansiswa, dan Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU) memberikan masukan terhadap Komisi X DPR dalam legislasi RUU Sisdiknas. “RUU Sisdiknas harus melibatkan stakeholder masyarakat,” jelasnya.
Alpha menyebut dalam kajian bersama itu naskah akademik mesti disusun komprehensif. Sebab, selama ini pembahasan RUU Sisdiknas dinilai tidak melibatkan publik secara luas dan bermakna.
“Sesuai dengan undang-undang, di mana seharusnya ada partisipasi masyarakat, baik dari segi perencanaan, Kemendikbudristek tentu bisa melibatkan masyarakat dan didengar aspirasinya. Sehingga aspirasi masyarakat bisa menghadapi tantangan di lapangan,” tutur Alpha. (\Acshin)
