Masyarakat Filipina Minta Izin Dirikan Muhammadiyah di Negaranya
JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima silaturahmi dari Muhammadiyah Filipina, Selasa (7/6). Muhammadiyah Filipina sendiri adalah gerakan yang terinspirasi dari Persyarikatan Muhammadiyah dan digawangi oleh Nhelbourne K. Mohammad, Ketua Majelis Ulama Provinsi Palawan, Filipina.
Bersama rombongan, Nhelbourne disambut oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan para Ketua PP Muhammadiyah lainnya seperti Syafiq Mughni, Anwar Abbas dan Muhadjir Effendy.
Pada kesempatan itu, Nhelbourne menyampaikan tentang peluang, gagasan, rancang bangun, hingga izin mendirikan Muhammadiyah bagi warga setempat. Masyarakat muslim Filipina di daerah tersebut, menurutnya telah membuka pintu lebar bagi keberadaan organisasi moderat seperti Muhammadiyah.
“Kami sudah memiliki organisasi perempuan ‘Aisyiyah dan itu yang paling ramai di Palawan. Juga kami sudah mendirikan Muhammadiyah di sana sejak 2016, tapi belum diresmikan,” ungkap Nhelbourne.
Berharap Suatu Saat Berdiri Universitas Muhammadiyah Filipina
Sebagai tokoh akademik sekaligus tokoh agama yang representatif di sana, Nhelbourne yang juga alumni Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan bahwa para tokoh agama di provinsi itu telah menghibahkan 28 hektare lahan kosong.
Kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nhelbourne berharap suatu saat kelak di lahan tersebut berdiri Universitas Muhammadiyah of Philippines (UMPhil). Dalam waktu dekat, dirinya menyebut di sana akan dibangun Masjid dan Gedung Dakwah Muhammadiyah.
Menanggapi inisiatif tersebut, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyambut gembira. Dirinya juga mengatakan PP Muhammadiyah siap membantu pembangunan Masjid At Tanwir di lahan tersebut. Dalam agenda internasionalisasi, opsi kelembagaan yang dimiliki Muhammadiyah secara resmi yaitu Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) dan lembaga Muhammadiyah dalam format Sister Organization.
“Kita perlu diskusi internal dengan Muhammadiyah dan pilihan kedua yakni sister organization lebih mungkin dibandingkan dengan format PCIM dan itu lebih baik apabila Muhammadiyah Filipina telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat,” sambut Mu’ti.
Sebagaimana diketahui, keberadaan Muhammadiyah memang cukup diharapkan oleh masyarakat muslim Filipina. Baik dalam agenda dakwah yang moderat, amal sosial hingga aktivitas membangun sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.
Pada 2019 yang lalu misalnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima Wakil Menteri Pendidikan Madrasah Daerah Otonomi Bangsamoro Muslim Mindanao (BARMM) Ismael Abdullah guna membahas perlunya sekolah dengan kurikulum Muhammadiyah dalam mendidik generasi muda di Filipina Selatan. []
Sumber: Muhammadiyah
