Ketua Umum PP Muhammadiyah: 71 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Saatnya Bebas dari Segala Penjajahan Baru
YOGYAKARTA– Merayakan 71 tahun Indonesia merdeka jangan berhenti di upacara seremonial dan ritual-ritual simbolik yang lahiriah semata. Seluruh elite dan warga bangsa hendaknya merenungi, menghayati, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, spirit, pemikiran, dan cita-cita luhur kemerdekaan yang diletakkan fondasinya oleh para pendiri bangsa tahun 1945.
Rakyat Indonesia berjuang melawan penjajah dan memproklamasikan kemerdekaan agar di kemudian hari benar-benar menjadi bangsa yang bebas dari segala bentuk penindasan, kezaliman, ketidakadilan, dan segala hal yang membelenggu dirinya. “Maka jika saat ini Indonesia masih dibelenggu oleh berbagai kekuatan atau pihak yang membuat rakyat tetap miskin, tertinggal, termarjinalisasi, terdiskriminasi, dan terampas hak-hak dasarnya maka pada hakikatnya rakyat belum merdeka,” ungkap Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika dihubungi redaksi website muhammadiyah.or.id pada Selasa (16/8)
Haedar kembali melanjutkan, kini kekayaan dan hasil pembangunan nasional maupun sumberdaya alam masih dikuasai segelintir orang atau pihak yang dengan leluasa menguras dan menguasainya secara masif, yang membuat mayoritas penduduk tak menikmatinya, maka praktik buruk seperti ini menggambarkan perilaku penjajah di era baru yang dengan semena-mena menghisap kekayaan Indonesia dan merenggut hak rakyat.
“Praktik mafia, cukong, pengusaha hitam, dan segala kesewenang-wenangan seperti itu sama dengan bentuk penjajahan baru. Penjajahan itu kapan dan di manapun melahirkan penindasan, pembelengguan, eksploitasi, dan kezaliman yang menyengsarakan rakyat Indonesia,” ungkap Haedar.
Melebarnya kesenjangan dan tiadanya keadilan sosial menunjukkan rendahnya penghayatan akan sila kelima Pancasila sekaligus meluasnya hasrat penguasaan yang tamak dari nafsu ala penjajah yang tak peduli nasib rakyat Indonesia. Praktik buruk ini tidak sejalan dengan nilai dan jiwa kemerdekaan serta konstitusi dasar Negara Indonesia.
Indonesia mengalami liberalisasi kehidupan politik yang membuka keran korupsi, politik uang, dan pragmatisme politik yang meluas. Elite politik banyak yang lebih mengutamakan perebutan jabatan kekuasaan belaka dan mengabaikan etika dan mandat rakyat. Para pemilik modal menguasai kehidupan politik di seluruh lingkaran, sehingga kartel ekonomi politik menyatu kian menambah disparitas dan demoralitas politik yang meruntuhkan sendi kehidupan nasional.
“Sebagian elite politik hanya menikmati kekuasaan dan berbagai upeti politik yang melalaikan dirinya dari amanat rakyat. Elite politik yang jernih dan komitmen pada idealisme yang sebenarnya yang dikalahkan oleh budaya politik oportunistik. Akibatnya demokrasi politik hanya dinikmati oleh kekuatan oligarki dan mayoritas ralyat tak memperoleh kue politik yang membawa pada kehidupan yang maju dan sejahtera,” tegas Haedar.
Haedar melihat bahwasannya politik dinasti meruntuhkan meritokrasi demokrasi dan membuka kkn baru. “Politik mengedepankan egoisme dan primordialisme menguat menjadi virus buruk demokratisasi. Jika liberalisasi politik ini terus berlangsung maka kemerdekaan Indonesia tersandera oleh elite politik oligarki dan cukong-cukong yang meruntuhkan sendi dasar bernegara yang dengan susah payah diletakkan oleh para pejuang dan pendiri bangsa,” kata Haedar.
Kembali ditambahkan Haedar, di usia 71 tahun Indonesia merdeka hendaknya dijadikan momentum untuk diadakan konsensus nasional guna melakukan rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna. Seluruh dimensi kehidupan bangsa dan bernegara hendaknya berhaluan pada nilai-nilai dasar Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila untuk diaktualisasikan dalam konteks kekinian menuju Indonesia Berkemajuan.
“Indonesia berkemajuan ialah kondisi kehidupan bangsa dan negara yang unggul di segala bidang kehidupan berbasis pada jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur nasional sebagaimana diletakkan para pendiri bangsa tahun 1945,” ujar Haedar.
Para elite dan pemimpin bangsa di seluruh struktur hendaknya menjadi teladan bagi rakyat dan mengedepankan kenegarawanan. “Jadikan Indonesia negara dan banga yang maju, bersatu, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di era modern abad ke-21. Semoga Allah SWT memberkahi bangsa Indonesia,” tutup Haedar. [Muhammadiyah]
