Berbicara dalam forum Seminar Nasional Kajian Hukum Terhadap Revisi UU No 15 Tahun 20013 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Hall Asri Medical Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (AMC UMY), Sabtu (6/8), aktivis HAM mengingatkan bahwa kebijakan penanganan terorisme perlu melibatkan beragam pendekatan.
Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan perlunya beragam pendekatan non-hukum untuk menangani terorisme secara holistic. “Dibutuhkan pendekatan non-hukum yang sifatnya prefentif: pendidikan, ekonomi, cultural, semisal dialog antar umat beragama, dan lain-lain,” ungkapnya.
Termasuk dalam hal ini keterlibatan organisasi kemasyarakatan, semisal Muhammadiyah dan NU yang bekerja secara kultural. Karena terorisme adalah musuh bersama dan perlu untuk ditanggulangi bersama. Termasuk kerjasama regional dan internasional.
“Dalam mencegah terorisme tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga membutuhkan peran keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat,” ujar Al Araf yang menjadi salah satu pembicara selain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, akademisi Eddy Hiariej dan Trisno Raharjo, Anggota Panja RUU Terorisme DPR RI Asrul Sani, Direktur Harmonisasi Ditjen PP Kemenkum dan HAM Karjono.
Al Araf juga mengatakan bahwa pendekatan penanganan terorisme harus tetap dalam koridor penegakan hukum. Menurut Al Araf, hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kewenangan negara. “Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Al Araf menentang rencana untuk menambah atau memperluas tugas pokok dan fungsi TNI dalam Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI baru bisa dilakukan ketika tindakan terorisme yang dilakukan telah mengancam kedaulatan negara, dengan syarat semua institusi sudah tidak mampu melakukannya dan melalui instruksi Presiden. “Militer sebagai pilihat terakhir ketika semua institusi sudah tidak bisa melakukan,” katanya.
Alasan lainnya, kata Al Araf adalah besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penangkapan sewenang-wenang, kalau militer turun tangan dalam tindak pidana terorisme yang menjadi wilayah tugas dan wewenang Polisi. Bahkan jika terjadi pelanggaran HAM, maka akuntabilitasnya sangat sulit dijangkau, karena berada di pengadilan militer. Berbeda dengan criminal justice system, prinsip militer adalah kill or be killed. [suaramuhammadiyah]
Kesejahteraan umat Islam harus menjadi prioritas ormas Islam di Indonesia khususnya Muhammadiyah. Hal itu sesuai surat Al-Ma'un.
Demikian dikatakan Sekretaris Umum Forum Guru Besar Muhammadiyah Jawa Barat (FGBMJB) dan Rektor Universitas ...
Panti Asuhan Putra Darushsholihin Muhammadiyah Kota Bogor mendapat hibah satu unit sepeda motor Yamaha dari Ibu Endang Karyani pada Ahad, 4/12/2022.
Penyerahan sepeda motor dilakukan di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) ...
oleh : Drs. Madropi, M.Pd. (Wk. Ketua PDM Kota Bogor)
Seandainya Allah SWT tidak mengutus Muhammad SAW ke muka bumi, manusia akan tetap hidupnya dalam keadaan Jahiliyah, karena manusia tidak akan ...
Rakyat Indonesia harus bermedia sosial secara baik untuk yang pendukung pemerintah maupun kontra penguasa agar tidak terjerat masalah hukum.
"Media sosial kita harus tumbuh secara baik, butuh kedewasaan bermedia sosial," ...
Oleh: Drs Madropi, M.Pd (Wakil Ketua PDM Kota Bogor)
Banyak orang yang tidak menyadari akan datangnya bahaya bencana alam, padahal bencana datang acapkali tidak diduga kapan saja terjadi dengan tidak mengenal ...
Polisi harus menjelaskan secara fair dan membeberkan bukti-bukti terduga teroris yang telah ditangkap Densus 88.
"Harusnya aparat juga jelaskan dan beberkan bukti-buktinya secara fair ke hadapan publik," kata Rektor Universitas Muhammadiyah ...
Oleh: DRS. Madropi, M. Pd. (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor)
Orang yang beriman akan selalu merasa senang, gembira dan bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadhan, kegembiraan tersebut terpancar dari rawut wajah ...
Baru beberapa hari dilantik menjadi Mendikbud, Prof Muhadjir Effendy memberikan penghargaan kepada orang tua Musa fafidz cilik asal Bangka Belitung.
Musa merupakan bocah delapan tahun yang telah menghafalkan Al-Quran dan telah ...
Oleh: Ustaz Maulana Abdurrahman Wahid (Sekretaris PDM Kota Bogor)
1. Menguatkan
Dalam hidup, tak sedikit kita dapati manusia yang didominasi oleh hawa nafsunya, lalu manusia itu menuruti apapun yang menjadi keinginannya meskipun ...
Wali Kota Bogor Bima Arya tidak ada himbauan maupun aturan terkait warung makan saat bulan suci Ramadhan.
"Tidak ada himbauan Wali Kota Bogor Bima Arya menutup warung makan saat bulan Ramadhan," ...
Berbicara dalam forum Seminar Nasional Kajian Hukum Terhadap Revisi UU No 15 Tahun 20013 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Hall Asri Medical Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (AMC UMY), Sabtu (6/8), aktivis HAM mengingatkan bahwa kebijakan penanganan terorisme perlu melibatkan beragam pendekatan.
Al Araf juga mengatakan bahwa pendekatan penanganan terorisme harus tetap dalam koridor penegakan hukum. Menurut Al Araf, hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kewenangan negara. “Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power,” ungkapnya.
