Berbicara dalam forum Seminar Nasional Kajian Hukum Terhadap Revisi UU No 15 Tahun 20013 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Hall Asri Medical Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (AMC UMY), Sabtu (6/8), aktivis HAM mengingatkan bahwa kebijakan penanganan terorisme perlu melibatkan beragam pendekatan.
Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan perlunya beragam pendekatan non-hukum untuk menangani terorisme secara holistic. “Dibutuhkan pendekatan non-hukum yang sifatnya prefentif: pendidikan, ekonomi, cultural, semisal dialog antar umat beragama, dan lain-lain,” ungkapnya.
Termasuk dalam hal ini keterlibatan organisasi kemasyarakatan, semisal Muhammadiyah dan NU yang bekerja secara kultural. Karena terorisme adalah musuh bersama dan perlu untuk ditanggulangi bersama. Termasuk kerjasama regional dan internasional.
“Dalam mencegah terorisme tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga membutuhkan peran keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat,” ujar Al Araf yang menjadi salah satu pembicara selain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, akademisi Eddy Hiariej dan Trisno Raharjo, Anggota Panja RUU Terorisme DPR RI Asrul Sani, Direktur Harmonisasi Ditjen PP Kemenkum dan HAM Karjono.
Al Araf juga mengatakan bahwa pendekatan penanganan terorisme harus tetap dalam koridor penegakan hukum. Menurut Al Araf, hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kewenangan negara. “Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Al Araf menentang rencana untuk menambah atau memperluas tugas pokok dan fungsi TNI dalam Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI baru bisa dilakukan ketika tindakan terorisme yang dilakukan telah mengancam kedaulatan negara, dengan syarat semua institusi sudah tidak mampu melakukannya dan melalui instruksi Presiden. “Militer sebagai pilihat terakhir ketika semua institusi sudah tidak bisa melakukan,” katanya.
Alasan lainnya, kata Al Araf adalah besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penangkapan sewenang-wenang, kalau militer turun tangan dalam tindak pidana terorisme yang menjadi wilayah tugas dan wewenang Polisi. Bahkan jika terjadi pelanggaran HAM, maka akuntabilitasnya sangat sulit dijangkau, karena berada di pengadilan militer. Berbeda dengan criminal justice system, prinsip militer adalah kill or be killed. [suaramuhammadiyah]
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU menuntut Ahok dan pengacaranya mohon maaf kepada Rais Am PBNU dan seluruh warga NU.
“Ahok telah menghina panutan tertinggi kami dengan menuduh kiai tidak objektif dan ...
Oleh : Dr. Zahid Mubarok , S.Th.I , M.E.I
(Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor, MUI Kota Bogor dan Dosen MKU IDI Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Umat Islam yang taat selalu akan terjaga ...
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor harus harus mempunyai keserasian dengan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat.
"Salah satu hal disorot adalah keserasian antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan amanat ...
Kamis, 1 Desember 2022 – Lazismu Kota Bogor menerima titipan donasi dari Merah Putih Production untuk penyintas korban bencana Cianjur Jawa Barat.
Donasi berupa baby kit (susu bayi, bubur bayi, popok ...
Musyawarah Pimpinan Daerah (Musypimda) Muhammadiyah Kota Bogor dilaksanakan selama 2 hari, 30-31 Oktober 2021 dengan tema "Membangun Ukhuwah Islamiyah dalam Dakwah Muhammadiyah untuk Bogor Berkemajuan".
Kegiatan ini bertempat di Masjid Al-Fitrah ...
JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah kedatangan tamu istimewa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Bertempat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat, Andika bersama jajarannya disambut langsung oleh Ketua Umum ...
Drs. Madropi, M. Pd (Ketua PDM Kota Bogor)
Media-Alfurqan.com - Indonesia adalah negara yang berada di Jamrud katulistiwa, keberadaannya dihimpit oleh dua benua Asia dan Australia, lautnya luas membentang dengan ribuan ...
JAKARTA – Direktur NU Care-Lazisnu, Syamsul Huda mengatakan, kolaborasi program qurban yang dilaksanakan oleh Lazismu dan Lazisnu merupakan peristiwa yang langka. Sebab, kata dia, langkah ini akan mendorong Muhammadiyah dan ...
Gedung Baru SMA Muhammadiyah Kota Bogor di Jl. Merdeka No. 118foto : NurmawajiRapat Majelis Dikdasmen PDM Kota Bogor dan pihak SMA Muhammadiyah Kota Bogor, pada tanggal 05 Juli 2020 telah ...